Peran Fintech Dalam Percepatan Digitalisasi UMKM

Jakarta - Hadirnya fintech atau financial technology menjadi hal yang penting dalam mendorong percepatan digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan industri fintech dinilai mampu meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun, Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko menyebutkan peran UMKM sangat besar dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UMKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai lebih dari 60 persen. Terdapat 90 persen lebih tenaga kerja di Indonesia yang dipekerjakan oleh UMKM.

Namun, diketahui pula dalam praktiknya, UMKM menghadapi kondisi yang relatif sulit perihal pendanaan. Saat berbicara terkait pendanaan dari lembaga jasa keuangan konvensional, terdapat kendala aset untuk jaminan, laporan keuangan pun masih merugi meskipun secara cash flow positif.

Hal ini menjadi aspek yang dilematis untuk UMKM, khususnya pada perusahaan rintisan. Fintech peer to peer (p2p) lending ini dapat memberikan pinjaman yang disesuaikan dengan bisnis model dan cash flow cycle, maka ketika UMKM membutuhkan pinjaman, fintech lending dapat membantu.

Adapun, berdasarkan riset AFPI sebelumnya, permintaan pembiayaan UMKM dinilai belum merata dan masih terpusat di Bali dan Jawa. Angka tersebut sebanyak 62 persen dari total pembiayaan UMKM di Indonesia pada 2022 sebesar Rp1.400 triliun. Segmen dengan pertumbuhan tertinggi ini ada di Indonesia timur dengan skala mikro dan ultramikro. Namun, sampai kini akses pendanaan masih terbata di wilayah tersebut.

Dalam upaya meningkatkan layanan pinjaman bagi UMKM ini, fintech dapat memberikan pendanaan meliputi konfirmasi kegiatan usaha, program pendampingan kegiatan usaha, monitoring perputaran dana usaha, termasuk berbagai data pemerintah untuk keperluan scoring seperti Jamsostek, data BPJS, asuransi kegiatan usaha, dan pajak.

Pendanaan UMKM ini pun tidak hanya akan meningkat jumlahnya, melainkan beragam dengan sebaran mencapai daerah di luar Bali dan Jawa. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai outstanding pinjaman fintech P2P lending pada Juli 2023 sebesar Rp55,98 triliun.

Angka ini pun termasuk atas pembiayaan terhadap UMKM di Indonesia yang mengalami peningkatan dari beberapa periode sebelumnya. Lalu, secara keseluruhan, total pinjaman yang telah disalurkan fintech P2P lending di Indonesia sejak 2018 hingga Juli 2023 mencapai Rp657,85 triliun.

Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero pun mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan UMKM di Indonesia lebih melek digital. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah kendala berbentuk tingkat literasi yang tergolong rendah. Hal ini dikarenakan, dari segi pendidikan para pelaku UMKM berada di tingkat middle-to-low, sehingga perlu upaya bersama untuk UMKM masuk ke dunia digital.

Eddy juga mengapresiasi fintech, karena sudah berada di jalur yang tepat dengan berperan sesuai kebutuhan UMKM, yaitu mempermudah proses pembiayaan dengan proses digitalisasinya. Eddy turut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung dan berperan serta atas kemajuan UMKM yang berdampak pada penguatan ekonomi nasional.

Direktur Eksekturif Forum Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah (Fokus UMKM) Ari Prabowo menyebutkan dari 60 juta lebih UMKM di Indonesia, tetapi masih sedikit UMKM yang memanfaatkan permodalan melalui fintech, karena kurangnya pengetahuan atas dunia digital. Oleh karena itu, Ari menyebutkan UMKM harus berfokus pada ''4 Go'' yaitu Go legal, Go digital, Go modern, dan Go global.

Dengan adanya UMKM Indonesia yang memasuki dunia digital, maka UMKM akan mendapatkan akses permodalan yang mudah dan cepat. Ari menyebutkan Forum Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah mendukung berbagai upaya yang dilakukan fintech dalam memberikan kemudahan pengajuan pembiayaan kepada UMKM serta menyatakan siap untuk berkolaborasi dan memastikan setiap UMKM menjalankan fokus ''4 Go''.